Indonesia butuh investasi Rp1.400 triliun dalam bidang infrastruktur (VIVAnews/Muhamad Solihin)
Setidaknya sembilan negara dan sejumlah perusahaan terkemuka akan bertemu untuk membahas peningkatan pertumbuhan infrastruktur di Indonesia. Dalam agenda di bidang konstruksi, bangunan, dan pertambangan bertajuk ConBuild Mining Indonesia 2012.
China, Jerman, Korea, dan Singapura telah mengonfirmasi partisipasi kelompoknya bersama dengan berbagai eksibitor dari negara-negara seperti Belgia, Italia, Jepang, dan Turki.
Agenda itu juga berperan sebagai katalis untuk berbagai proyek investasi, baik di sektor publik maupun swasta.
Siaran pers MMI Asia Pte Ltd, Kantor Regional untuk kawasan Asia Pasifik, menyebutkan, ConBuild Mining Indonesia dikenal sebagai tempat bertemunya para pemimpin industri, perusahaan manufaktur, dan distributor. Acara ini menjadi wadah diskusi pejabat pemerintah dan pemilik atau pemangku kepentingan dalam proyek-proyek sektor swasta.
German Pavilion akan memamerkan teknologi, peralatan dan layanan tingkat tingginya yang termutakhir bagi para pemain industri konstruksi di Indonesia. Asosiasi Teknik Jerman --Asosiasi Mesin Peralatan Konstruksi dan Bahan Bangunan (VDMA)-- akan menjadi penyelenggara German Pavilion dengan dukungan Kementerian Federal Bidang Ekonomi dan Teknologi Jerman (BMWi) serta Asosiasi Industri Pameran Niaga Jerman (AUMA).
Ekshibitor industri Jerman yang akan berpartisipasi antara lain Liebherr International Deutschland GmbH, HESS Maschinenfabrik GmbH & Co KG, Haver & Boecker OHG dan Putzmeister South East Asia CT Pte Ltd.
"Para ekshibitor ini bersama-sama dengan perusahaan Jerman lainnya akan memperkuat kinerja ekonomi, produktivitas dan mutu perusahaan manufaktur Indonesia dalam semua area konstruksi, pertambangan, dan produk bahan bangunan," ujar pengurus VDMA.
Dari China, beberapa perusahaan juga mengonfirmasi keikutsertaan dalam ConBuild Mining Indonesia sebagai ekshibitor individual. Di antaranya Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co Ltd, salah satu perusahaan manufaktur terkemuka di China dalam bidang mesin konstruksi.
Perusahaan ini memasok teknologi dan peralatan untuk proyek-proyek infrastruktur nasional dengan fokus pada proyek-proyek perekayasaan energi, perekayasaan lingkungan dan perekayasaan transportasi.
Perusahaan China lainnya yang berpartisipasi antara lain Beijing Ca-Long Engineering Machinery Co, Ltd, CNBM Corp, Fujian Quangong Machinery Co, Ltd, Fuwa Heavy Industry Co, Ltd, dan Nanchang Mineral Systems Co, Limited.
Ekshibitor dari Korea juga beresonansi dengan industri konstruksi global, seperti JunJin Heavy Industry --perusahaan yang telah mengokohkan posisinya sebagai pemimpin dunia dalam teknologi truck-mounted boom pump, line pump, dan peralatan khusus lainnya.
Dari Singapura, terlihat adanya partisipasi Singapore Technologies Kinetics Ltd (TRXBuild) yang merupakan salah satu perusahaan kendaraan khusus paling terkemuka di Asia. Karena keberhasilan partisipasinya tahun lalu, perusahaan ini sangat termotivasi untuk kembali terlibat tahun ini. ST Kinetics memiliki keahlian dalam desain dan pengembangan, integrasi sistem, produksi, pengoperasian dan dukungan untuk berbagai macam peralatan dan kendaraan sistem darat khusus.
Perusahaan-perusahaan pemimpin global lainnya seperti Grup Volvo juga berpartisipasi melalui kantor cabangnya di Singapura dan Jakarta.
RI butuh Rp1.400 triliunKeterlibatan sembilan negara, juga perusahaan mumpuni memberikan harapan baru. Sebab, menurut pemerhati Kemitraan Pemerintah Swasta, Andreas Wibowo, investasi infrastruktur tahun 2010 sampai 2014 diperkirakan sebesar Rp1.400 triliun.
Namun, pemerintah hanya mampu membiayai 30 persen atau sekitar Rp420 miliar dari proyeksi angka tersebut.
"Maka dari itu, peran swasta melalui skim KPS (kemitraan pemerintah swasta) sangat diharapkan menutup kesenjangan ini," ujarnya dalam diskusi di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa 13 Maret 2012.
Andreas menjelaskan, konsep KPS bukanlah konsep yang baru dikenal di Indonesia tapi sudah dikenal sejak era 1970-an meski mulai gencar diimplementasikan tahun 1990-an.
"Menurut Infrascope 2011, Indonesia menempati peringkat ke-9 dari 16 negara Asia Pasifik yang disurvei dengan skor 46,1 dari total nilai 100. Artinya, secara umum Indonesia masih belum dianggap siap benar mengimplementasikan KPS," tambah dia.
Maka dari itu, Andreas mengatakan bahwa pemerintah dituntut menyediakan iklim usaha yang kondusif bagi calon investor. "Beberapa bentuk dukungan telah disediakan pemerintah, seperti land capping, dana bergulir untuk pembebasan lahan, dan terakhir adalah penjaminan atau garansi serta viability gap funding (VGF) yang saat ini sedang digodok Pemerintah," ujarnya.
Pemerintah sendiri telah mengakui, infrastruktur Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara lain seperti Singapura dan Jepang.
"Hal itu berdampak pada biaya logistik yang mahal di Indonesia, di mana mencapai 14 persen dari biaya produksi," ujar Asisten Deputi Urusan Perumahan, Kepala Divisi Integrasi Program KP3EI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo dalam diskusi di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa 13 Maret 2012.
Rencana Pemerintah Soal pembangunan infrastuktur itu sudah lama direncanakan pemerintah. Pada pertemuan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten/Kota yang digelar Jumat 21 Oktober 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan akan memprioritaskan pembangunan infrastuktur. Pembangunan itu akan dilakukan di seluruh daerah. “Harapan kami di seluruh Indonesia ke depan musti lebih banyak lagi yang dibangun, termasuk infrastruktur,” kata Yudhoyono saat itu.
Sebelum membuka pertemuan para kepala daerah itu, Presiden SBY meresmikan sebuah kawasan wisata di Lombok Tengah. Kawasan wisata itu diresmikan tak lama setelah pembangunan bandara Internasional di Lombok selesai. "Ini adalah contoh dari cita-cita kita memperkuat pembangunan di seluruh Indonesia,” kata SBY. Saat itu Presiden SBY berjanji akan mengenjot pembangunan infrastuktur ini.
Sebelumnya presiden menegaskan bahwa persoalan terberat dalam pembangunan infrastuktur adalah masalah tanah. Sebab tanah-tanah yang akan dibangun infrastuktur umumnya sudah dikuasai para makelar tanah. "Kita sering dihambat makelar. Infrastruktur tak bergerak, ekonomi tak berkembang, pengangguran bertambah. Betapa ruginya kita," kata presiden.
Pemerintah memang sudah menyusun proyek Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dan untuk proyek itu diperlukan dana Rp4.000 triliun. Dana sebesar itu diperlukan sebagai modal hingga tahun 2014.
Ketika memberi sambutan dalam acara Investment Award 2011 yang digelar Oktober 2011 di Jakarta, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa dana sebesar Rp 4.000 triliun itu melebihi pertumbuhan modal tetap bruto Indonesia yang memberi kontribusi Rp2.000 triliun. "Itu adalah investasi per tahun," katanya.
Hatta menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara saja, dihitung hingga 2014, berkisar Rp755 triliun. Sedangkan, Badan Usaha Milik Negara dapat berinvestasi dengan kisaran Rp900 triliun. Lalu dari manakah dana untuk menutup kekurangannya? Hatta menjawab bahwa solusinya menarik investasi dari para investor nasional.
Pertumbuhan pembangunan infrastuktur itu memang masih sangat rendah. Selasa 22 November 2011, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa semenjak tahun 1998,pembangunan infrastuktur cuma sekitar empat persen.
"Ada peningkatan tapi belum seperti tahun 1997," ujar Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy Priatna ketika membuka Seminar Nasional Diseminasi Produk-Produk Perencanaan Bappenas di Jakarta Selasa 22 November 2011. Karena itu, katanya, pemerintah akan mempercepat pembangunan infrastuktur.
Di antara yang akan dipercepat itu adalah delapan proyek jalur kereta api dan empat proyek pengembangan transportasi perkotaan Jabodetabek. Proyek besar lain yang didorong pelaksanaannya adalah enam proyek pelayanan penerbangan, dan revitalisasi pelayanan angkutan penyeberangan antar pulau.
Deddy mengakui bahwa kualitas infrastuktur dalam negeri memang masih sangat rendah jika dibandingan dengan negara negara. Minimnya konektivitas infrastuktur dalam negeri membuat membuat tingginya biaya produksi yang rata rata mencapai 10 sampai 20 persen. Padahal di negara lain seperti Jepang, biaya logistik hanya sekitar lima persen.
Jadi dengan bantuan sejumlah negara sejumlah negara itu, termasuk Jepang, diharapkan pembangunan infrastuktur Indonesia bisa lebih cepat.
Sumber : http://fokus.vivanews.com
